Pembangunan SMAN 1 TUMPANG Diduga Tidak Aesuai Spek

MALANG - Temuan wartawan Radar Kota yang juga aktivis LSM Cobra Hitam Malang dilokasi pembangunan SMAN 1 Tumpang, Kecamatan Tumpang, kuat dugaan ada penyelewengan. Hal  ini bisa dilihat dari papan plang Proyek bentuk kegiatan kosong ditutupi cat putih. Hal ini menunjukkan ada tidak transparansi kegiatan proyek.
          Saat dikonfirmasi wartawan Radar Kota, Imam, wakil kepala SMAN 1 Tumpang, terhadap pembangunan SMAN 1 Tumpang yang mendapat bantuan Dana Bansos dari pusat sebesar Rp.724.800.000. Dana sebesar itu  digunakan  untuk pembangunan 4 kelas Ruang Kelas Baru (RKB). Bahwa plang proyek Banner masih dipesan belum jadi, padahal proyek sudah berjalan.
          Juga Saat dimintai keterangan Spek spek RKB pembangunan 4 lokal Imam sebagai wakil kepala sekolah Bidang sarana mengatakan mau diambilkan di Bendahara sekolah. Namun, setelah ditunggu beberapa menit, Imam mengatakan bendahara sedang keluar. Begitu juga saat ditanya mau konfirmasi dengan kepala sekolah, Edi Parlindungan, ia mengatakan kepala sekolah sedang sibuk rapat, padahal kepala sekolah tadi ada di ruang kerjanya.
          Sedangkan tiap tahun ajaran baru siswa ada tarikan uang sumbangan gedung baru, kemana tarikan uang gedung yang ditarik walimurid selama ini ? Dikemanakan ? Dan apakah bisa dipertanggungjawabkan ?
          Dan menurut Imam, sudah sesuai dan saran sari salah satu LSM. Setelah dicek dilokasi plang proyek bentuk kegiatan ditutup, dengan alasan apa sekolah melakukan seperti itu ? Patut diduga pembangunan 4 RKB SMAN 1 Tumpang bermasalah.
          Apa tindakan Didik, sebagai Kepala Inspektorat Kabupaten Malang dan Kepala UPTD Tumpang, Slamet mengenai banyaknya proyek pembangunan SD, SMP, SMA/K di Kabupaten Malang yang tidak sesuai spek dan penyimpangan, diduga banyak pelanggaran pidana. Dan apa tindakan Budi Ismoyo, sebagai Kepala Pendidikan Kabupaten Malang terhadap masalah proyek proyek sekolah yang tidak sesuai spek dan diduga ada mark up. Apalagi Sumber Dana tersebut berasal dari pajak rakyat dan dikembalikan lagi untuk pembangunan berupa pembangunan gedung baru dan perbaikan sekolah.
          Sudah waktunya KPK ikut turun mengawasi, menindaklanjuti temuan-temuan dugaan penyelewengan penyelewengan penggunaan dana pembangunan sekolah sekolah di Kabupaten Malang. (feb)