Plt. BUPATI TAK HADIRI RAKORNAS TEKAN POTENSI KONFLIK BERSAMAAN RAKOR DAN PENDATANGANAN KOMITMEN BERSAMA PWMBERANTASAN KORUPSI DI SURABAYA.

Laporan – Karminto Adi, SSos

Wartawan RADAR KOTA

LUMAJANG -- Plt. Bupati Lumajang, dr. Buntaran Supriyanto, M.Kes., tidak bisa menghadiri Rakornas Pencegahan Potensi Konflik Sosial di Jakarta, Selasa (06/03/2018). Pasalnya, bersamaan dengan Rakor dan Penandatanganan Komitmen Bersama Pemberanttasan Korupsi di Grahadi Surabaya.

Kabag Humas dan Protokol Setda Kab. Lumajang, Drs. Aziz Fachrurrozi, MM., yang mewakili Plt. Bupati, dalam pesan singkatnya menjelaskan, bahwa, penanganan konflik sosial di Indonesia saat ini menjadi hal yang krusial. Untuk itu,  perlu sinergitas di berbagai bidang, oleh karena itu Kementrian Dalam Negeri RI menggelar Rapat Koordinasi Nasional Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial tahun 2018 yang diikuti oleh Bupati dan Walikota se Indonesia, di Aula Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (7/3/2018).          

Rakornas tersebut mengambil tema "Sinegritas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Guna Mendukung Sukses Pilkada 2018 dan Persiapan Pemilu 2019".
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Jendral TNI (Purn) Wiranto., yang membuka acara tersebut mengingatkan bahwa persatuan satu bangsa adalah hal yang mutlak, dan sangat dibutuhkan untuk menghasilkan tujuan nasional yang dikehendaki sesuai dengan undang-undang dasar, "bersatu berdaulat adil dan makmur".

Saat ini, Indonesia bukan lagi dihadapkan pada musuh yang bersenjata, namun ancaman baru dalam bentuk Proxy War, Narkoba, Radikalisme, Terorisme, dan Korupsi. Hal itu harus menjadi musuh bersama.

Ia juga menyampaikan bahwa kemajemukan bangsa selain anugrah juga berpotensi terjadi gesekan dan perlu disikapi secara serius apalagi dalam menghadapi tahun-tahun politik yang didalamnya sudah dilatar belakangi oleh demokrasi dan keterbukaan informasi media, "Demokratisasi yang kita jalani berada dalam suatu situasi keterbukaan informasi melalui berbagai bentuk media, kita harus bisa menganilisa mana peluang yang berpotensi konflik apalagi ditahun politik", ungkapnya.
Menkohukam RI juga menyampaikan pesan Presiden RI, Ir. Joko Widodo, agar tahun politik ini tidak menakutkan rakyat dan bangsa Indonesia.  "Jangan sampai tahun politik ini menjadi traumatik bangsa", pesannya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Tjahyo Kumolo berharap, Rakornas tersebut mampu menghasilkan sebuah strategi untuk mengantisipasi konflik sosial yang akan terjadi menjelang Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. Mendagri juga menghimbau agar pemerintah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/ kota tetap melakukan koordinasi dengan tokoh masyarakat untuk melakukan pencegahan potensi konflik sampai tingkat RT.

Tujuan Rakornas tersebut untuk mewujudkan, meningkatkan koordinasi dan keterpaduan serta singritas antara unsur pemerintah untuk menindak lanjuti langkah penanganan konflik potensi yang diperkiran menjelang Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.
Dalam Rakornas itu, Kepala Bakesbangpol, Ir, Suyanto bersama Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kab.Lumajang, Drs. Aziz Fachrurrozi, M.Si., hadir mewakili Plt. Bupati (kar)