Rembuk Pendidikan Di Kecamatan Tebas Hadapi Masalah Putus Sekolah

SAMBAS - Permasalahan yang terjadi di Kecamatan Tebas dalam dunia pendidikan salah satunya adalah banyaknya anak-anak yang putus sekolah, hal ini memacu Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas untuk menggelar kegiatan berupa rembuk pendidikan. Rembuk pendidikan inilah yang diharapkan dapat memberikan solusi yang tepat dalam pemecahan masalah yang ada di Kecamatan Tebas pada khususnya dan Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas.

Salah satu Narasumber, Urai Riza Fahmi, S.PD.M.PD. Kegiatan ini dilakukan agar bisa menyelesaikan permasalahan yang timbul didalam dunia pendidikan, dimana Kabupaten Sambas memiliki 19 Kecamatan dan setiap Kecamatan memiliki berbagai macam permasalahan. “ Seperti halnya Kecamatan Tebas, angka putus sekolah sangat tinggi, tentunya permasalahan tersebut dilatarbelakangi oleh berbagai macam faktor pula, mulai dari masalah perekonomian, maupun hal lainnya yang turut mendukung semakin meningkatnya angka putus sekolah, “ ungkapnya.

Diungkapkannya bahwa solusi yang dapat diambil dari anak-anak yang putus sekolah tersebut dengan mengikutkan mereka PKBM-PKBM yang ada di setiap Kecamatan.” Pada  intinya, kehadiran kita disini adalah dalam rangka bagaimana upaya kita mengurangi angka anak putus sekolah, maka di tahun 2018 nanti semoga ada program yang bisa mengatasi dan memberikan solusi kepada permasalahan yang timbul dalam dunia pendidikan kita, “ harapnya.

Drs. Amrozi mengatakan bahwa rembuk pendidikan adalah mencari kesamaan pandangan  bagaimana kita membangun pendidikan yang benar. “ Masalah pendidikan tidak terfokus pada satu instansi saja atau sekolah saja namun mestinya SKPD  yang juga turut terlibat, dan tentunya semua aspek ikut berperan dalam membangun dunia pendidikan Kabupaten Sambas pada khususnya, karena pendidikan sangat mempunyai peran penting untuk kemajuan suatu daerah nantinya, “ ucapnya.

Amrozi menegaskan terkait dengan ekonomi masyarakat, pendidikan tidak akan selesai ditangan Dinas Pendidikan, tetapi harus diselesaikan bersama kalau ditataran pada level mikro. “ Manakala pada  hal  makro yaitu diluar lingkungan sekolah,  itu sudah diluar Dinas Pendidikan, maka Desa harus punya peran, Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi punya peran,  Badan Pemberdayaan Masyarakat punya peran, artinya setiap unsur yang ada harus ikut terlibat dalam memberikan perubahan yang lebih baik bagi generasi muda kita “ tukasnya.

Sebagai contohnya, tugas Kepala Desa dan Aparaturnya melakukan pemantauan terhadap penyelenggaran pendidikan, kita tidak bisa berharap banyak dengan pengawas karena  jumlah pengawas sedikit dan jarak jangkau kerjanya terlalu luas sehingga sulit melakukan pemantauan kepada sekolah. Kemudian dari pihak sekolah terus melakukan penguatan terhadap lembaga sekolah supaya guru tidak lagi mengajar suka-suka, sebagai guru punya disiplin kerja yang baik, guru punya prilaku yang bisa di contoh oleh murid. Sedangkan dari Dinas harus mensupport sehingga program-program mutu guru dilakukan, pembiayaan yang bersumber dari masyarakat perlu digali sekuat mungkin supaya masyarakat, perusahaan, industri ikut terlibat dalam dunia pendidikan.

 “Artinya mulai dari Sekolah, Desa, sampai Dinas memang harus bisa mencegah terjadinya permasalahan seperti tingginya angka putus sekolah di Kecamatan Tebas, sedangkan diluar dari pendidikan Dinas yang terkait bisa memberikan perbaikan dalam ketenagakerjaan sehingga masyarakat kita mempunyai skill dan keterampilan yang bisa memberikan perbaikan perekonomian masyarakat, dan pada akhirnya berdampak kepada keluarganya sehingga anak-anak tidak akan mengalami yang namanya putus sekolah, “ jelasnya.