KEMBANG PEPE TEMA GADRUNG SEWU BANYUWANGI 2017

Laporan : Roby Yulianto
Wartawan Radar Kota Online

BANYUWANGI - Seperti tahun-tahun lalu, Festival Gandrung Sewu tahun ini yang mengambil tema ‘Kembang Pepe’, selalu dipenuhi ribuan penonton. Baik dari wilayah Kabupaten Banyuwangi maupun luar daerah, bahkan banyak turis mancanegara pula.
Gandrung Sewu yang kini telah menjadi ikon pariwisata Banyuwangi, menampilkan tari kolosal ditepi Pantai Boom membuat takjub ribuan pasang mata penonton. Tarian putra-putri Banyuwangi ini bahkan menjadi salah satu event budaya daerah yang paling ditunggu-tunggu oleh para wisatawan lokal maupun mancanegara.
Menurut Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, awalnya Gandrung Sewu digelar untuk mengenalkan kemegahan budaya Banyuwangi ke khalayak luas. Namun kini justeru menjelma menjadi salah satu ikon pariwisata favorit Banyuwangi yang sangat dinanti oleh semua orang.
“Bersyukur sekali, karena Gandrung Sewu kini menjadi event yang selalu dinanti-nantikan oleh semua kalangan,” kata Bupati Abdullah Azwar Anas, Minggu (8/10/17).
Kendati pergelaran Gabdrung Sewu dimulai pukul 16.00 WIB, namun sudah sejak siang penonton memadati Pantai Boom Banyuwangi.
Yang istimewa, Gandrung Sewu tahun ini dihadiri istri Presiden ke-empat RI KH. Abdurrahman Wahid, yaitu Sinta Nuriyah Wahid.
Dalam deretan tamu, tampak ada artis Feny Rose dan Denada Tambunan, yang khusus datang untuk menyaksikan Gandrung Sewu di Pantai Boom Banyuwangi.
Dikatakan Anas, Gandrung Sewu selama ini memperkuat posisi Banyuwangi dalam peta persaingan pariwisata di Indonesia. Pantai menjadi salah satu destinasi wisata alam andalan di Banyuwangi.
“Lewat event ini, kami menjual event budaya sekaligus destinasi alam. Gandrung Sewu terbukti telah menjadi daya tarik pariwisata Banyuwangi,” ungkap Bupati asal Dusun Blokagung, Desa Karangdoro, Kecamatan Tegalsari, Banyuwangi ini.
Plt. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, MY. Bramuda mengatakan, Gandrung Sewu dipersiapkan sejak 1,5 bulan lalu mulai dari proses seleksi hingga pelaksanaan.
“Kalau dulu kami yang mencari peserta, kini peserta yang datang pada kami. Saat seleksi saja terdapat 3000 lebih siswa yang mengikuti,” paparnya. (robby)

ADANYA PUNGUTAN DI SEKOLAH MIN SOBO MEMBERATKAN WALI MURID

BANYUWANGI - Ternyata imbauan Pemerintah agar sekolah tidak diperbolehkan menarik biaya atau iuran berupa apapun yang mengatasnamakan sekolah, hanya angin lalu oleh sekolah. Baik itu Tingkat SD/MIN, SMP/MTs/ dan SMA/SMK/MA, khususnya bagi sekolah negeri.
Seperti yang dilakukan oleh Madrasah Ibtida’iyah Negeri (MIN) Sobo, Kecamatan Banyuwangi.
MIN Sobo terang-terangan melakukan pungutan untuk biaya Bangku Sekolah, cinderamata (kenang-kenangan) untuk Masjid As Salam serta Infak. Biaya-biaya lumayan besarnya yang harus dibayar oleh orang tua maupun wali murid.
Hasil keputusan rapat wali murid dengan Komite Sekolah, (KS) pada Rabu (20/9/2017) yang dipimpin oleh Ketua KS MIN Sobo, setiap wali murid diwajibkan membayar dana untuk pembelian meubel (bangku) sebesar Ep 19,5 juta, kenang-kenangan Maajid As Sunah Rp. 500 ribu, dan Infak Rp. 500 ribu. Sehingga jumlah total biaya semuanya Rp. 20,5 juta.
Dari total biaya tersebut, ada tiga pilihan biaya yang ditawarkan ke wali murid, yakni Rp 125 ribu, Rp 150 ribu atau Rp. 175 ribu.
“Memang, besaran iuran itu hasil rapat Komite Sekolah, namun saya masih belum mampu membayar iuran wajib itu. Sampai saat ini saya masih belum membayar, dan ada juga yang sudah membayar,” ungkap wali murid itu sambil memohon agar namanya jangan di tulis di koran.
Yang paling menjengkelkan, timpal salah satu wali murid, jika belum membayar uang iuran itu, pihak sekolah menahan akta kelahiran anaknya sewaktu mendaftar sekolah, dan batas akhir pembayaran pada tanggal 14 Oktober 2017.
“Bagaimana caranya saya harus bayar iuran itu mas, walau saya harus meminjam uang ke rentenir dari pada akta anak saya di sita oleh sekolah,” katanya dengan nada agak memelas.
Sementara, Kepala Sekolah MIN Sobo, Sumarman ketika di konfirmasi, Selasa (3/10/2017) membantah adanya pungutan tersebut. Menurutnya, saat penerimaan Peserta Didik baru (PPDB) pihaknya pernah mengusulkan adanya tambahan kelas baru, yang dulunya menerima 3 kelas, menjadi menerima 5 kelas, karena yang mendaftar sangat banyak, akhirnya pihaknya menerima siswa baru tambahan, namun yang dua kelas belum ada bangkunya.
“Kepada wali murid, saya pernah mengusulkan agar masalah ini dibicarakan dengan KS. Sesuai dengan aturannya pagu per kelas sebanyak 32 siswa. Dan saya tidak pernah menganjurkan agar membayar iuran itu atau menyita akta siswa, itu tidak benar,” bantah Kepala Sekolah MIN Sobo.
Sumarman menjelaskan, kenapa MIN Sobo saat pendaftaran PPDB calon siswa di wajibkan menyertakan akta kelahiran, persyaratan ini dilakukan, agar siswa yang sudah mendaftar di sekolah ini tidak bisa mendaftar di sekolah lain atau sekolah favorit. Sehingga sekolah ini tidak tambal butuh, atau sekolah pelarian.
“Biasanya kan seperti itu, rata-rata wali murid mendaftarkan anak di sekolah favorit, kalau tidak di terima di sekolah baru mendaftar ke sini (MIN Sobo) agar tidak terjadi seperti itu, kami membuat persyaratan seperti itu, bagi siswa baru yang mendaftar di MIN Sobo, ya harus menyertakan Akta Kelahiran, dan tidak ada pernyatan atau syarat pengambilan akta kelahiran itu harus lunas uang iuran. Dan saya tidak pernah menganjurkan membayar iuran itu harus di bayar kontan atau di cicil, itu semua di bicarakan oleh KS bersama dengan wali murid, terkait tidaknya bangku di kelas yang baru itu,” kilah Sumarman.
Seperti di ketahui, sesuai himbauan Mendiknas maupun Kemenag melarang menarik biaya apapun kepada peserta didik baru, entah itu iuran untuk gedung sekolah/Ruang Kelas Baru (RKB), alat tulis kantor (ATK) ataupun mebeler. Semua kebutuhan ini sudah dipenuhi oleh oemerintah, jika nanti ada sekolah yang berani melakukan pungutan tersebut akan berhadapan dengan Rim Saber Pungli, dan akan melibas habis sekolah yang berani macam-macam.
Selain itu, untuk persyaratan menyertakan akta lahir asli itu juga menyalahi aturan. Jika sesuai dengan aturannya, saat mendaftar di sekolah, calon siswa di wajibkan menyertakan foto copy akta, bukan menyerahkan akta kelahiran asli. Namun yang dilakukan oleh MIN Sobo, justru sebaliknya, ketika mendaftar, Harus menyertakan akta kelahiran asli, dan modusnya, jika ingin mengambil akta kelahiran, harus lunas iuran, jika tudak lunas, ya tidak bisa mengambil akta kelahiran. (robby)

BUPATI LUMAJANG RANGKUL ELEMEN MASYARAKAT "SIAP MENGJADIRKAN WILAYAH DAMAI"

LUMAJANG - Bupati Lumajang, Drs. As’at M.Ag. membuka secara  resmi acara tiga pilar desa di Pendopo Kabupaten Lumajang, dalam acara yang bertemakan “Siap Menghadirkan Wilayah Damai” yang dihadiri sekitar kurang lebih 615 orang, Selasa yang lalu,  dengan Pemateri komunikasi aktif tiga pilar desa Kapolres Lumajang dan Dandim 0821 Lumajang.

Bupati Lumajang, dalam sambutannya mengatakan, hasil pembangunan itu harus berdampak positif, potensi harus dimaksimalkan dan dijamin ketenangan, ketertiban dan ketentramannya. “Negara harus hadir untuk mewujudkan perdamaian, Lumajang harus bersama dan bersatu. Pastikan Pilkada dan Pilkades tahun 2018 aman mengikuti tahapan dan aturan,” ujarnya.

Selain itu Ketua DPRD Kabupaten Lumajang, H. Agus Wicaksono S.Sos menyampaikan, dalam penyelenggaraan pemerintah sebagai perwujudan komunikasi aktif pemerintah kabupaten dan pemerintah desa, tujuannya untuk menciptakan pertahanan serta ketentraman dan ketertiban masyarakat. “Babinsa adalah aparat pembina hamkamnas dan babinkamtibnas sebagai penegak hukum di wilayah desa. Tiga pilar ini adalah link bagi negara dan bangsa untuk siap menghadirkan wilayah damai,” terangnya.

Ketua DPRD mempercayakan babinsa dan babinkamtibnas untuk menjaga stabilitas menjelang pilkades. Menurutnya, pilkades perlu difokuskan yang kemungkinan masih ada perselisihan antarcalon kades, dan berlaku pula pada pilkada dan pilgub. Selain itu, ketua DPRD menegaskan intoleransi dan ideologi nasional saat ini berwarna merah namun khusus daerah Lumajang perlu diapresiasi karena tidak terjadi di Lumajang. “Ini merupakan hasil sinergitas dan kerjasama untuk menjaga potensi Kabupaten Lumajang,” ungkapnya.

Kabag Administrasi Setda Pemkabupaten Lumajang, Agus Budianto, S.STP., melaporkan tujuan kegiatan tersebut  pertama, menyikapi kesiapan, cegah dini, deteksi dini, dan mengantisipasi guna memperlancar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat menjelang pilkades di akhir tahun 2017. “Pilkada dan Pilgub dipertengahan tahun 2018, dan pilkades serentak 158 desa, pilpres, dan pilleg di tahun 2019. Kedua, saling memberikan informasi, usulan, saran, pendapat, keluhan, dan harapan,” pungkasnya. (Kar)

BUPATI LUMAJANG HADIRI PAMERAN TTG DI PALU

LUMAJANG - Beberapa hari yang lalu Bupati Lumajang Drs.As at Malik bersama istri H. Tutuk As’at menghadiri pembukaan Pameran gelar Tekhnologi Tepat Guna (TTG) Nasional ke 19 tahun 2017 di Sirkuit Panggona Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah.
Dalam acara Pameran gelar Tekhnologi Tepat Guna (TTG) Nasional ke 19 tahun 2017 di selenggarakan Kemendes, dimana Kabupaten Lumajang memamerkan sejumlah produk unggulan daerah dan tekhnologi tepat guna dalam pengelolaan serta pengembangan sumber daya alam.

Bahkan produk unggulan yang ditampilkan berupa aneka olahan dari bahan baku pisang, kerajinan, batik, pisang agung & kirana juga, menampilkan Alat Pemarut Kelapa TKT (Tanpa Kupas Tempurung) Juara III lomba bidang agribisnis Penganugrahan Inovasi Teknologi Tingkat Jawa Timur tahun 2016, karya Vivi Ellinda dari Desa Kebonsari Barat, Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang.
“Acara ini diselenggarakan oleh Kemendes, dan diikuti oleh seluruh Kabupaten/Kota diseluruh Nusantara”,Ujar Kabag Humas Dan Protokol, Drs. Aziz Faturrozi, Kamis yang lalu. Aku
Dalam acara tersebut Bupati Lumajang memberikan cindera mata kepada Gubernur Sulteng saat bertandang ke stand milik Kabupaten Lumajang.
” Harapan Bupati Lumajang dan kita semua, tahun ini Lumajang ada yang mewakili untuk mengikuti lomba TTG yang diselenggarakan oleh provinsi dan diharapkan Lumajang mampu meraih juara”,Pungkasnya.(Kar)

PEMKAB. LUMAJANG SUKSES ATASI IMUNISASI MR CAPAI TARGET 99,97 % DI ATAS NASIONAL

LUMAJANG  - Menurut Bupati Lumajang, As’at Malik,  imunisasi MR sudah diatas nasional yaitu sekitar 99,97 %.
Namun, Bupati Drs. H. As’at  Malik. M. Ag mengatakan bahwa,  dalam pemerataan tersebut masih belum mencapai hasil yang memuaskan karena,  disebabkan ada beberapa hal.

“Selain itu kami akui pemerataan ini masih belum tercapai, ada beberapa kendala, proyeksi terlalu tinggi, Masih ada sejumlah anak yang masih dalam kondisi sakit  Dan ada juga anak yang sekolah ke tempat lain atau dipondok Pesantren yang berada di luar kota,” kata Bupati As'at Malik

Jumlah Imunisasi anak di Kabupaten Lumajang ini ada sekitar 217.000 anak yang harus disuntik imunisasi MR, namun masih ada sekitar 1.136 anak yang belum di suntik karena beberapa hal tersebut diatas.
Sisanya akan diselesaikan sampai tuntas. Seperti dijelaskan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes Lumajang)
dr Triworo,"kata dr. Triworo

“dr. Triworo menambahkan. Kami diberi waktu dua Minggu untuk menyelesaikan Imunisasi MR Dan itu tidak gratis lagi,” jelasnya.
Diungkapkan lagi oleh Triworo, bahwa imunisasi tersebut bisa didapat pada posyandu, puskesmas dan dokter spesialis anak namun pakai biaya sendiri, jlentrenya.

Dari penjelasan wakil WHO untuk Indonesia, Riyadul Hasan, mengatakan bahwa dirinya sudah dua bulan di Surabaya, Jawa Timur, Indonesia.
“Saya sudah berkeliling di Jawa Timur untuk 38 Kota Kabupaten, program imunasasi MR target yang bagus adalah Kabupaten Lumajang, namun mendapat kendala ditengah jalan,” ungkapnya.

Bahkan bukan itu saja,  Hasan dalam penyampainnya bahwa Kabupaten Lumajang sudah bagus, dapat menyelesaikan masalahnya dengan mendapatkan predikat terbaik di Jawa ini.
“Seperti Puskesmas di Kabupaten Lumajang ini memiliki kondisi tidak nyaman bagi anak anak, banyak perasan takut bagi anak untuk datang ke Puskesmas,” bebernya

“Bahkan dari berbagai langkah yang sudah kami, dilakukan, dan evaluasi semua bisa diatasi, alhamdulillah Kabupaten Lumajang  bisa sebagai Pilot project untuk kabupaten lainya yang mempunyai masalah sama dengan Lumajang,” pungkaanya(Kar)