DPRD Kabuparen Lampung Utara Adakan Rapat ke 5 Tahun 2016

Bertempat diruang sidang DPRD Kabupaten Lampung Utara

Acara Pokok Pembahasan rancangan kebijakan  umum anggaran (KUA) dan peroritas plafon anggaran sementara (PPAS) Kabupaten Lampunng Utara tahun anggaran 2017  pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Lampung Utara.

( 01 Nopember 2016 ) -- Yang hadir dalam rapat paripurna ini 30 anggota dari 45 anggota dewan, dari pembahasan ini masing-masing fraksi menyampaikan pandangan umum dari  fraksi-fraksi.

 (advetorial/nurizal)

Dari fraksi PDIP Perjuangan mengusulkan arah kebijakan anggaran dan  Flapon anggaran pada tahun anggaran 2017 ini lebih berpihak pada sektor pertanian, perkebunan, usaha mikro.

Dari faksi gerindra Secara umum berpandangan bahwa KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2017 ini adalah langkah-langkah awal untuk menuju anggaran keuangan APBD 2017 yang akan dibahas pada rapat selanjutnya, sebagaimana kita ketahui bersama di dalam peroses penyususnan anggaran bukan lah sekedar kenaikan atau penurunan nilai anggaran, akan tetapi pencapaian selama periode januari 2016 sampai dengan desember 2016 serta dibandingkan dengan tahun 2015 pada periode yang sama seharusnyamenjadi tolak ukur dalam penyususnan KUA-PPAS APBD Tahun 2017 ini.

Fraksi Demokrat Terkait dengan beberapa permasalahan yang dihadapi kabupaten lampung utara yang tercantum pada rancangan KUA yang disampaikan pemerintah daerah kami kiranya sudah tepat adanya, untuk itu kami harapkan agar permasalahan tersebut bukan saja kita sampaikan dan bahas secara tekstual saja akan tetapi mari benar-benar kita atasi secara baik dan benar guna peningkatan kesejahtraan masyarakat kabupaten lampung utara.

Faraksi Golkar penyusunan kebijakan umum anggaran dan flapon anggaran sementara (PPAS) merupak inplenmentasi dari rancangan kerja pemerintah dalam upaya menjaga kesinambungan pembangunan yang terencana dalam sistematis dengan tujuan akhir menikatnya kualitas hidup manusia dan masyarakat secara bekelanjutan.

Fraksi PKB dengan telah disampaikannya KUA dan PPAS tahun anggaran 2017 ini yang nantinya akan kami bahas baik pada tingkat komisi maupun badan anggaran, besar harapan kami kepada saudara bupati untuk lebih memperhatikan nasib para petani di Tahun saat ini hampir semua hasil pertanian mengalami penurunan harga, terutama singkong dan karet, sebagai penyambung lidah para petani.

Fraksi Restorasi rancangan Memuat kondisi ekonomi marko daerah asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah,  kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan stra tegis  pencapaiannya. Penyususnan KUA dan PPAS tahun anggaran 2017 hendaknya dilakukan melalui interasi / penyesuaian terhadap kondisi-kondisi maupun proses yang mempengaruhi agar tetap terjadinya sikronisasi dan kesinambungan dan program-progran pembanguan dan efisiensi.

LAPORAN HASIL PEMBAHASAN PANITIA KERJA BADAN ANGGRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

PEMBAHASAN RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA) DAN RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAPON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN ANGGRAN 2017

(Advetorial/nurizal)

Esensi pembangunan adalah aktifitas yang berjalan secara simultan, seluruh aktifitas didukung oleh kebijakan pembangunan, sehingga menjadi pedoman yang representative dalam meningkatkan nilai tambah pembangunan, fungsi pemerintah daerah, dan DPRD dalam pembangunan adalah meningkatnya kesejahtraan masyarakat, yang dimuat dalam dokumen kebijakan pembangunan sebagai hasil dari apresiasi masyarakat kabupaten lampung utara.

Panitia kerja badan anggaran kabupaten lampung utara, dalam melaksanakan pembahasan dan penyusunan laporan berdasarkan pada :

1.       Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah

2.       Peraturan daerah kabupaten lampung utara nomor 1 tahun 2015 tentang rencanan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kab. Lampung Utara

3.       Praturan DPRD Kab. Lampung utara nomor 16 Tahun 2014 tentang tata tertib dewan perwakilan rakyat daerah Kab. Lampung utara

4.       Berdasarkan keputusan pimpinan DPRD Kab. Lampung utara nomor 23 tahun 2016 tanggal 7 November 2016 dengan komposisi dan personalia.

Setelah menyimak mempelajari dan mengepaluasi materi dan sub tansi rancangan kebijakan umum anggaran (KUA) Serta Priolitas dan Plafon anggran sementara (PPAS) tahun anggaran 2017 serta membahas secara bersama satuan kerja dan tim anggaran pemerintah daerah kabupaten lampung utara

1.       Secara keseluruhan pagu anggaran yang ada di satuan kerja prangkat daerah (SKPD) Kabupaten lampung utara untuk lebih ditingkatkan agar tercapai seluruh program dan kegiatan

2.       Prioritas anggaran tahun 2017 ditunjukan antara lain “

a.       Peningkatan layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, sosial, inprastruktur, budaya lokal, agama, dan teknologi informasi dan komunikasi

b.      Pembangunan sektor penggerak dipokuskan kepada petani tanaman pangan dan hortikular, perkebunan, peternakan dan perikanan.

c.       Pembangunan sektor penguat yakin pada sektor industri, pertambangan, perdagangan, dan jasa.

d.      Penyertaan modal untuk meningkatkan badan usaha milik daerah

e.      Bantuan keuangan untuk mendukung program, kegiatan yang merupakan program pusat yang dipertimbangkan secara seksama mengenai target.

iklan kendari 2

iklan kendari

Pembahasan Masalah Pelayanan RSUD Ryacudu Kab. Lampung Utara Terhadap Hasil Diagnosa / hasil tes darah Pasien.

Senin, 24 Oktober 2016

Pukul : 10.00 s/d Selesai

Pembahasan Masalah Pelayanan RSUD Ryacudu Kab. Lampung Utara Terhadap Hasil Diagnosa / hasil tes darah Pasien.

Dibuka Ketua Komisi IV 10:55 WIB

Pembahasan masalah pelayanan RSUD Hm Ryacudu Kab.LU terhadap hasil diagnosa/ Hasil darah Pasien, Sekretariat DPRD kab. Lampung Utara Diruang Rapat Komisi IV DPRD Kab. Lampung Utara (Senin, 24 Oktober 2016).

Rapat Pembahasan ini yang dihadiri Oleh Komisi IV, Ketua Agustori, Wakil Joni baedyal, SE, ALI Darmawan, S,Sos dan Triyono sebagai Anggota. dan dihadiri pihak RSUD Hm Ryacudu Kab.LU Yaitu Plt. Direktur RSUD  Hm Ryacudu Kab.LU Dr. Rahmat Hidayat, Basuki R, SKM,SST, dan  Diah Yunuarita sebagai yang Menangani Laboratorium RSUD  Hm Ryacudu Kab.LU . Dibuka Langsung Oleh Ketua Komisi IV Yaitu Agus Tori Yang Menanyakan Langsung Kepihak yang Bersangkutan. (nurizal)