DPRD Kabuparen Lampung Utara Adakan Rapat ke 5 Tahun 2016

Bertempat diruang sidang DPRD Kabupaten Lampung Utara

Acara Pokok Pembahasan rancangan kebijakan  umum anggaran (KUA) dan peroritas plafon anggaran sementara (PPAS) Kabupaten Lampunng Utara tahun anggaran 2017  pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Lampung Utara.

( 01 Nopember 2016 ) -- Yang hadir dalam rapat paripurna ini 30 anggota dari 45 anggota dewan, dari pembahasan ini masing-masing fraksi menyampaikan pandangan umum dari  fraksi-fraksi.

 (advetorial/nurizal)

Dari fraksi PDIP Perjuangan mengusulkan arah kebijakan anggaran dan  Flapon anggaran pada tahun anggaran 2017 ini lebih berpihak pada sektor pertanian, perkebunan, usaha mikro.

Dari faksi gerindra Secara umum berpandangan bahwa KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2017 ini adalah langkah-langkah awal untuk menuju anggaran keuangan APBD 2017 yang akan dibahas pada rapat selanjutnya, sebagaimana kita ketahui bersama di dalam peroses penyususnan anggaran bukan lah sekedar kenaikan atau penurunan nilai anggaran, akan tetapi pencapaian selama periode januari 2016 sampai dengan desember 2016 serta dibandingkan dengan tahun 2015 pada periode yang sama seharusnyamenjadi tolak ukur dalam penyususnan KUA-PPAS APBD Tahun 2017 ini.

Fraksi Demokrat Terkait dengan beberapa permasalahan yang dihadapi kabupaten lampung utara yang tercantum pada rancangan KUA yang disampaikan pemerintah daerah kami kiranya sudah tepat adanya, untuk itu kami harapkan agar permasalahan tersebut bukan saja kita sampaikan dan bahas secara tekstual saja akan tetapi mari benar-benar kita atasi secara baik dan benar guna peningkatan kesejahtraan masyarakat kabupaten lampung utara.

Faraksi Golkar penyusunan kebijakan umum anggaran dan flapon anggaran sementara (PPAS) merupak inplenmentasi dari rancangan kerja pemerintah dalam upaya menjaga kesinambungan pembangunan yang terencana dalam sistematis dengan tujuan akhir menikatnya kualitas hidup manusia dan masyarakat secara bekelanjutan.

Fraksi PKB dengan telah disampaikannya KUA dan PPAS tahun anggaran 2017 ini yang nantinya akan kami bahas baik pada tingkat komisi maupun badan anggaran, besar harapan kami kepada saudara bupati untuk lebih memperhatikan nasib para petani di Tahun saat ini hampir semua hasil pertanian mengalami penurunan harga, terutama singkong dan karet, sebagai penyambung lidah para petani.

Fraksi Restorasi rancangan Memuat kondisi ekonomi marko daerah asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah,  kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan stra tegis  pencapaiannya. Penyususnan KUA dan PPAS tahun anggaran 2017 hendaknya dilakukan melalui interasi / penyesuaian terhadap kondisi-kondisi maupun proses yang mempengaruhi agar tetap terjadinya sikronisasi dan kesinambungan dan program-progran pembanguan dan efisiensi.