Membangun Desa Dengan Motto : “Jogo Deso, Mbangun Deso”

          JEMBER – Membangun desa untuk kesejahteraan warganya memang tidak mudah, apalagi menjaganya. Inilah yang mungkin menjadikan motto, Samsul, Kepala Desa Balung Kidul, Kecamatan Balung dalam usaha memajukan desanya. Tentu saja ia tidak sendirian, sehingga perlu dukungan warganya. Dan moot yang diterapkannya adalah “Jogo Deso, Mbangun Deso”.
          Samsul mengharapkan, dengan “jogo deso” yang berarti menjaga desanya, supaya aman tentram dan tidak terjadi kegaduhan yang menimbulkan keresahan masyarakat. Tentu saka, situsi desa yang aman, warga desa pun tidak kuatir dalam melakukan aktifitasnya mencari rejeki. “Yang bekerja, ya, merasa aman, dan yang pedagang atau petani, akan melakukannya dengan rasa aman”, kata Samsul pada wartawan tabloid ini.
     “Mbangun deso” yang berarti membangun desa untuk kesejahteraan masyarakat. Juga punya makna, supaya tidak ketinggalan dengan daerah lain serta mengikuti jaman. Membangun jalan aspal, misalnya, akan memudahkan petani yang menjual hasil pertaniannya keluar daerah. Sehingga dengan kendaraan bermotor, akan menjadi lancar dan cepat, karena melalui jalan beraspal.
        “Ini semua perlu dukungan warga masyarakat, dan saya juga mengharapkan, hasil pembangunan yang telah dinikmati, juga perlu dijaga supaya tidak mudah rusak. Karen semua pembangunan itu berasal dari rakyat untuk rakyat”, kata Samsul lagi. (m. muklas)

Layanan Dispenduk Kabupaten Sidoarjo ,Dapat Penghargaan ISO 9001-2008

SIDOARJO - Keberhasilannya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil meraih penghargaan dari Kementrian Dalam Negeri. Penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri karena dianggap telah memenuhi standar ISO 9001-  2008.
          Dengan ini Penghargaan tersebut diberikan oleh Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri,  Zudan Arif Fakrulloh, secara simbolis kepada Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah, dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Kependudukan dan Pencatatan Sipil ( Dispendukcapil)  2016 di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu  malam.
          Kepala Dinas Kependukan dan Catatan Sipil, Medi Yulianto membenarkan penghargaan terkait dengan diraihnya sertifikasi ISO 9001 : 2008 dari lembaga akreditasi berstandar internasional  kepada Dispendukcapil  Sidoarjo.
          Jadi dalam melaksanakan tugas pokok sehari hari,  kami sdh menerapkan sistem manajemen mutu yang  sudahh ada standart khususnya. Penghargaan ini merupakan suatu bentuk apresiasi dari  pemerintah pusat dalamm hal ini Mendagri,” kata Medi Yulianto.
Menurutnya, dengan ini Pemkab Sidoarjo  bersama 17 kab / kota  menerima penghargaan ini. Dirinya berharap, ini makin memicu kinerja dispenduk capil dalam memberikan pelayanan kependudukan.
          “Penghargaan ini akan semakin memacu motivasi  Dispendukcapil Sidoarjo dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Sidoarjo. Mendapatkan penghargaan.  Ini bukan tujuan tapi  sarana untuk dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Insya allah akan semakin memacu  untuk melakukan inovasi baru dalam pelayanan ,” paparnya. (m.kusaeri)

Pembangunan SMAN 1 TUMPANG Diduga Tidak Aesuai Spek

MALANG - Temuan wartawan Radar Kota yang juga aktivis LSM Cobra Hitam Malang dilokasi pembangunan SMAN 1 Tumpang, Kecamatan Tumpang, kuat dugaan ada penyelewengan. Hal  ini bisa dilihat dari papan plang Proyek bentuk kegiatan kosong ditutupi cat putih. Hal ini menunjukkan ada tidak transparansi kegiatan proyek.
          Saat dikonfirmasi wartawan Radar Kota, Imam, wakil kepala SMAN 1 Tumpang, terhadap pembangunan SMAN 1 Tumpang yang mendapat bantuan Dana Bansos dari pusat sebesar Rp.724.800.000. Dana sebesar itu  digunakan  untuk pembangunan 4 kelas Ruang Kelas Baru (RKB). Bahwa plang proyek Banner masih dipesan belum jadi, padahal proyek sudah berjalan.
          Juga Saat dimintai keterangan Spek spek RKB pembangunan 4 lokal Imam sebagai wakil kepala sekolah Bidang sarana mengatakan mau diambilkan di Bendahara sekolah. Namun, setelah ditunggu beberapa menit, Imam mengatakan bendahara sedang keluar. Begitu juga saat ditanya mau konfirmasi dengan kepala sekolah, Edi Parlindungan, ia mengatakan kepala sekolah sedang sibuk rapat, padahal kepala sekolah tadi ada di ruang kerjanya.
          Sedangkan tiap tahun ajaran baru siswa ada tarikan uang sumbangan gedung baru, kemana tarikan uang gedung yang ditarik walimurid selama ini ? Dikemanakan ? Dan apakah bisa dipertanggungjawabkan ?
          Dan menurut Imam, sudah sesuai dan saran sari salah satu LSM. Setelah dicek dilokasi plang proyek bentuk kegiatan ditutup, dengan alasan apa sekolah melakukan seperti itu ? Patut diduga pembangunan 4 RKB SMAN 1 Tumpang bermasalah.
          Apa tindakan Didik, sebagai Kepala Inspektorat Kabupaten Malang dan Kepala UPTD Tumpang, Slamet mengenai banyaknya proyek pembangunan SD, SMP, SMA/K di Kabupaten Malang yang tidak sesuai spek dan penyimpangan, diduga banyak pelanggaran pidana. Dan apa tindakan Budi Ismoyo, sebagai Kepala Pendidikan Kabupaten Malang terhadap masalah proyek proyek sekolah yang tidak sesuai spek dan diduga ada mark up. Apalagi Sumber Dana tersebut berasal dari pajak rakyat dan dikembalikan lagi untuk pembangunan berupa pembangunan gedung baru dan perbaikan sekolah.
          Sudah waktunya KPK ikut turun mengawasi, menindaklanjuti temuan-temuan dugaan penyelewengan penyelewengan penggunaan dana pembangunan sekolah sekolah di Kabupaten Malang. (feb)

PEMBANGUNAN GEDUNG RKB SDN TEGALGONDO DIDUGA DIKORUPSI

MALANG - Pembangunan gedung SDN Tegalgondo diduga dikorupsi. Saat dikonfirmasi wartawan, HERI Sumawan, SPd,  Kepala Sekolah mengatakan bahwa sekolah mendapat dana bantuan DAK lanjutan 2015 sebesar Rp. 148.200.000 untuk tiga Ruang Kelas Baru (RKB). Setelah wartawanmengecek ke lapangan ternyata kayu yang dipakai untuk membangun sebagian besar pakai kayu bekas, atap tidak pakai galvalum. Sebagian besar atap memakai genteng bekas yang dicat ulang biar terlihat seperti baru.
          Hal ini di amini Heri, dengan alasan kayu dan gentengyang lama masih bagus, kuatir Dana tidak cukup. Patut diduga kuat ada aroma korupsi dalam pembangunan sekolah ini, pembangunan tidak sesuai speknya. Papan plang proyek dibuat kecil terpasang di samping kantor kepala sekolah, seakan biar tidak terlihat wartawan dan masyarakat.
          Apa tindakan Kepala UPTD Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang, Purdi akan banyaknya penyimpangan penggunaan anggaran DAK/APBD yang tidak jelas RAB untuk pembangunan sekolah oleh kepala sekolah di wilayah Karangploso ? Banyaknya penyimpangan dan penyalahgunaan Dana DAK/APBN/BOS di sekolah sekolah di kabupaten Malang sering terjadi.
           Dan hal ini wajib diawasi dan bila perlu akan dilaporkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Bupati Kabupaten Malang, DPRD Kabupaten Malang, Inspektorat Kabupaten Malang, bila perlu  KPK dan Kejaksaan harus turun ke Kabupaten Malang.Temuan Wartawan Ini juga sama dengan temuan Hendry, Ketua Dewan LSM Cobra Hitam. (feb)

Musrenbang 2016 Bahas Tentang Pengentasan Kemiskinan

             BONDOWOSO - Pemerintah Kabupaten  Bondowoso melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2016 bertempat di Pendopo Kabupaten, Rabu (23/3) .Hadir dalam kegiatan tersebut dari Unsur Bappeprop Jatim, Bakorwil III Malang serta seluruh Jajaran Muspida, Forpimda, para kepala Dinas, Badan, Kantor dan Camat serta dari Unsur LSM.
              Dalam sambutannya RB Fattah Jassin Kepala Bapeprop Jatim yang diwakili oleh Ir. Tony Sumardiyanto MP Kepala Bidang Pengembangan Regional mengatakan, “ jika perencanaan pembangunan sesuai aturan harus dilaksanakan mulai dari tingkat paling bawah yaitu tingkat Desa kemudian Kecamatan dan kabupaten hingga tingkat Pusat. Ini merupakan bentuk jaring aspirasi masyarakat sebagai bentuk perencanaan pembangunan dari arus bawah”, katanya.
               Sementara itu Bupati Bondowoso, Drs H Amin Said Husni mengatakan, “ Jika pihaknya masih memprioritaskan pengentasan kemiskinan melalui berbagai kebijakan yang berpihak pada masyarakat khususnya untuk mengurangi berbagai sebab yang menyebabkan kemiskinan, segera mengentaskan Bondowoso dari Status Daerah Tertinggal sesuai dengan Perpres NO 131 tahun 2015. Diantaranya,  menyesuaikan dengan Nawa Cita Presiden Jokowi-JK yang harus diimplementasikan di daerah juga dengan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), maka hal ini menjadi peluang sekaligus tantangan bagi Bondowoso untuk terus berbenah. Dengan diberlakukannya UU no 6 tentang desa yang didalamnya mengatur tentang alokasi anggaran desa yang terus meningkat, maka pengalokasian kegiatan ke desa memperhatikan kewenangan daerah dan desa. Musrenbang ini adalah amanat UU no 25 tahun 2004 tentang Sistem perencanaan pembangunan yang merupakan forum untuk perencanaan pembangunan secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan,” ujar bupati
               Sementara itu,  kepala Bapekab Bondowoso, Ir. Matsakur, MSi, “ selaku leading sector kegiatan tersebut untuk  menyerap berbagai aspirasi mulai dari tingkat bawah Musrenbang ini nantinya jika akan memetakan berbagai kebutuhan masyarakat dalam rangka pemenuhannya. Sehingga nantinya juga akan diketahui jika pemenuhan kebutuhan itu bisa dibiayai sendiri oleh masyarakat, atau akan dibiayai APBD bahkan jika tidak mampu akan dibiayai APBN. Karena setiap keputusan musyawarah ini nantinya akan dibawa kepusat untuk dibahas dalm Musyawarah tingkat nasional untuk perencanaan pembangunan di Indonesia”, Jelasnya. (sen)

Ditreskrimsus Polda Jatim, Bongkar Home Industri Coklat Tidak Layak Dimakan dan Tidak Berizin

SIDOARJO - Suksesnya terhadap Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jatim, yang telah berhasil membongkar home industri Coklat yang bahan bakunya terbuat dari daur ulang coklat tak layak di makan,yang berada di Desa  Tanjekwagir, Kecamatan Krembung, Sidoarjo, Kamis.
          Bahan yang di pakai dari Daur ulang coklat tak layak di makan itu dikemas kembali menjadi wafer kering yang diperjual belikan kemasyarakat. Home industri milik Heru Iswanto (39) itu mendapat bahan baku coklat tak layak konsumsi itu dari pabrik yang akan membuang coklat-coklat tersebut. Oleh pelaku, coklat tersebut diolah dan dikemas dalam dus kecil serta dalam tiap kotaknya ada 5 kemasan, Yang dijual dengan harga Rp 15 ribu dan kemasan besar dijual seharga Rp 30 ribu.
        Direktur Direskrimsus Polda Jatim, Kombes Pol Nur Rochman kepada wartawan menjelaskan, Jika pengungkapan kasus ini berdasarkan hasil penyelidikan anggotanya sejak lama. “Hasil lidik dari anggota Ditreskrimsus Polda Jatim kami berhasil mengungkap daur ulang coklat yang sudah tidak layak komsumsi diolah kembali ini, Dan yang mencengangkan makanan berbahaya ini dijual disekolahan dan dikonsumsi anak anak, khususnya siswa Sekolah Dasar,” ungkapnya.
          Lebih jauh, Rochman menegaskan jika produk coklat hasil home industri ini tidak memiliki izin edar dari BPOM, juga tidak ada label halal dan sangat berbahaya bagi kesehatan yang mengkonsumsinya.
          “Dengan ini Tersangka HI ini sudah menjalankan usahanya sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang. Dan untuk menarik minat pembeli atau pedagang maupun toko, tersangka menjual dengan kemasan yang menarik. Dan tersangka mengedarkan coklat daur ulang ini di wilayah Sidoarjo, Surabaya, Bangil dan Mojokerto dengan harga yang ditawarkan oleh tersangka dengan harga murah antara Rp. 15.000 sampai dengan Rp 35.000. Tapi tidak menutup kemungkinan barang barang ini juga beredar di wilayah lain,” tuturnya. (m. kusaeri)

Menkumham, Mengunjungi Lapas Kelas 1 di Porong

SIDOARJO - Kedatangan Menteri hukum dan hak asasi manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly, mengunjungi lapas klas 1 Surabaya yang berada di Porong, Sidoarjo.
          Kunjungan oleh Menkumham untuk melihat aktifitas narapidana yang memproduksi barang dalam bentuk kerajinan, Hal ini dilakukan untuk menunjukkan kepada masyarakat yang selama selalu mendapat gambaran bahwa narapidana dan lembaga pemasyarakatan selalu dicap sebagai sesuatu yang negatif, karena identik dengan pelaku kejahatan dan hal negatif lainnya.
          Dengan ini yang  dilakukan Menkumham, Yasonna Hamonangan Laoly, bersama Kepala Kanwil Kemenkumham Jatim dan pejabat Kemenkumham lainnya. Dalam kunjungan itu, Menkumham ditunjukkan aneka kerajinan tangan dan hasil karya para narapidana di sejumlah lapas dan rutan di Jatim.
          Diantara kerajinan tersebut adalah mebeller,kerajinan jaket dan tas kulit/ sepatu, maupun aneka buah tangan lainnya. Umumnya modal yang dipakai untuk ketrampilan para napi ini berasal dari pihak ketiga dan hasilnya akan dijual ke pasaranatau di gerai kantin di lapas atau rutan masing-masing.
          “Di lapas klas satu surabaya di porong sendiri, Para narapidana juga diberikan ketrampilan antara lain membuat mebel dan juga kapal boat sederhana dengan adanya ketrampilan ini diharapkan para narapidana mempunyai kesibukan positif, sehingga waktunya lebih berharga dan menghasilkan,” ujar Yasonna Hamonangan Laoly.
          Lebih jauh, Menkumham menambahkan jika konsep lapas dan rutan yang selama ini diidentikkan dengan hal negatif, harus mulai dihilangkan dari masyarakat. Karena narapidana juga berhak memiliki kesempatan kembali ke masyarakat dengan memiliki predikat positif.
          “Selanjutnya dalam kedepanya para narapidana ini akan ditopang dengan permodalan dari pihak ketiga termasuk dalam pemasarannya. Saya ingin  agar aneka hasil kerajinan narapidan ini dikenal luas oleh publik dan dipamerkan di gerai-gerai publik,  termasuk seperti bandara dan fasilitas publik lainnya, Saya harap juga bisa menembus pasar luar negeri,” katanya. (m. kusaeri)